Mahasiswa Untag Surabaya Magang di Tipikor Dukung Efisiensi Peradilan Korupsi Jawa Timur

Mahasiswa Untag Surabaya mengikuti briefing di Pengadilan Tipikor Surabaya (Dok: Pengadilan Tipikor Surabaya).

Jalan Rakyat, Surabaya – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menyambut rombongan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya dalam program Kuliah Kerja Praktik (KKP). Kegiatan ini tidak hanya jadi ajang pembelajaran bagi mahasiswa, tapi juga membantu kelancaran operasional pengadilan dalam menangani kasus korupsi di wilayah Jawa Timur.

Sebagai bagian dari kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), program magang ini memungkinkan mahasiswa terjun langsung ke lapangan. Mereka membantu tugas administratif seperti pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penyusunan berkas sidang, dan pendataan dokumen banding untuk Pengadilan Tinggi Surabaya.

"Kontribusi mahasiswa ini sangat berarti, terutama dalam mempercepat penginputan data perkara yang kian menumpuk," kata Panitera Muda Tipikor Surabaya, Budi Santoso, saat membuka kegiatan.

Salah satu peserta, Andi Pratama, berbagi pengalamannya. "Saya belajar alur lengkap penanganan korupsi, dari penyitaan bukti hingga putusan hakim. Yang paling menarik, memahami penerapan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang gratifikasi dan suap," ungkap mahasiswa semester VII ini. Ia menambahkan, bimbingan dari jaksa dan jurusita membuatnya paham betul risiko korupsi bagi penyelenggara negara.

Pengadilan Tipikor Surabaya, yang berada di bawah Pengadilan Negeri Surabaya, rutin memeriksa kasus-kasus besar seperti penggelapan dana proyek infrastruktur dan penyalahgunaan wewenang. Melalui magang ini, mahasiswa juga ikut mengamati sidang virtual dan fisik, memperkaya wawasan tentang pembuktian kerugian keuangan negara.

Panitera Budi Santoso menekankan, kolaborasi dengan Untag Surabaya memperkuat komitmen pemberantasan korupsi. "Mahasiswa ini membawa semangat segar dan ketelitian muda, yang kami butuhkan untuk administrasi yang lebih rapi," tambahnya.

Luaran KKP dituangkan dalam laporan akhir yang dipresentasikan ke dosen pembimbing. Program ini diharapkan terus berlanjut, mencetak lulusan hukum yang kompeten dan berkontribusi pada integritas peradilan Indonesia.